DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA TAHUN 2024

Abstrak

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan judul Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Terhadap Tindak Pidana Narkotika Tahun 2024 Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang tentang pemberantasan  Penyalahgunaan Narkotika yang mana membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakan. Penyalahgunaan Narkotika   berdasarkan beberapa putusan di Indonesia didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, pertama  Dakwaan jaksa penuntut umum, kedua keterangan saksi, ketiga keterangan terdakwa, keempat Barang-barang bukti dan kelima berdasarkan Pasal-pasal dalam Perundang-Undangan, Merujuk teori keadilan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana  Penyalahgunaan Narkotika belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak pidana  Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dikatakan pendapat diatas. Perbedaan penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim apabila terpidana yang satu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum